... layanan referensi karya tulis.

DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROPINSI SUMATERA BARAT TAHUN 1996-2000

BAB I

PENGANTAR

1.1  Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang, yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad,1999:11). Dari definisi ini pembangunan ekonomi mempunyai pengertian :

1. suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus;
2. usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita;
3. kenaikan pendapatan per kapita tersebut harus terus berlangsung dalam jangka panjang;
4. perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang.

Sebagai suatu

PENGARUH SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN, JUMLAH PENDUDUK, DAN JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

B A B  I

PENGANTAR

1.1 Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No.104 tahun 2000 yang  mengatur perubahan secara mendasar sistem ketatanegaraan khususnya tentang hubungan  keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebagai konsekuensinya daerah telah menerima pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam menggunakan dana, baik dari pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari pemerintah daerah itu sendiri. Sumber-sumber tersebut tidak dapat dilihat satu per satu, namun

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISPARITAS REGIONAL DI JAWA TENGAH, 1983-2000

BAB I

PENGANTAR

1.1  Latar Belakang

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.  Dengan demikian pembangunan ekonomi mempunyai pengertian :

1. suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus-menerus;
2. usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita;
3. perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya). Sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari dua

POTENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROPINSI BALI 2002-2003

BAB I

1. PENGANTAR

1.1  Latar Belakang

Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran seluruh pemerintah daerah yang telah berhasil memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing. Dalam upaya memperbesar peran dan kemampuan daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi   daerah dan pengaturan nasional yang memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja  daerah untuk meningkatkan kesejahteraan

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERGESERAN KESEMPATAN KERJA DI KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 1993-2000

BAB I

PENGANTAR

1.1  Latar Belakang

            Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional, pada awalnya hanya berorientasi pada masalah pertumbuhan semata.  Tujuan utama pembangunan ekonomi selain untuk menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula berupaya untuk menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran atau upaya menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk. Karena dengan kesempatan kerja, masyarakat akan memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 1997: 7-14). Menurut Arsyad

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN BANYUMAS, 1993-2000