BAB I

PENGANTAR

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat serta persaingan diera globalisasi, maka setiap organisasi baik organisasi swasta maupun organisasi publik dituntut untuk selalu tampil prima dan meningkatkan kualitasnya dalam mengemban misinya. Organisasi publik dengan mengemban misi pelayanan meningkatkan kesejahteraan masyarakat  dalam melayani masyarakat diharapkan untuk tetap tampil dengan  kualitas pelayanan yang bersaing sebagaimana diungkapkan oleh  Osborne dan Gaebler   (1999:94) bahwa keuntungan paling nyata dari kompetisi adalah efisiensi dan yang  lebih besar; mendatangkan lebih banyak uang dan 

BAB I

PENGANTAR

1.1 Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut dari proses reformasi adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Perwujudan kedua produk hukum tersebut adalah pemberian otonomi yang diperluas kepada daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk diberi kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar di dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri atas dasar aspirasi masyarakat.

Mardiasmo (2002, 59) tujuan utama

BAB I

PENGANTAR

1.1  Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah upaya yang terencana dalam mengelola segenap sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana sumber daya relatif terbatas bahkan sebagian tidak dapat diperbaharui atau bertambah dengan cepat sedangkan kebutuhan manusia terus meningkat jumlah dan beragam jenisnya. Kebutuhan tersebut tidak selalu dapat dipenuhi oleh sebuah daerah karena keterbatasan sumber daya, dengan demikian secara alamiah telah terbangun hubungan ekonomi antar daerah yang saling terkait dan bergantung.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan

BAB  I

PENGANTAR

1.1. Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan essensi kebijakan otonomi daerah yang bergulir dewasa ini  telah menempatkan kabupaten dan kota  sebagai titik berat otonomi nampaknya akan memberi harapan yang  lebih baik bagi daerah  untuk dapat mengembangkan diri. Otonomi juga memberi harapan  bagi masyarakat untuk  dapat  menikmati  pelayanan publik yang lebih baik dan terciptanya iklim demokrasi   di daerah serta memunculkan  harapan baru bagi masyarakat untuk memperoleh kebijakan–kebijakan  daerah yang lebih mementingkan  nasib mereka daripada hanya

BAB I

PENGANTAR

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur baik materil maupun spiritual (GBHN).  Pembangunan yang sedang dilaksanakan sekarang ini mempunyai arti tersendiri karena memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih menyiapkan diri sehingga mampu mengantisipasi sedini mungkin segala kemungkinan–kemungkinan yang akan terjadi dalam persaingan, baik persaingan yang datang dari luar negeri maupun persaingan yang datang dari dalam

BAB I

PENGANTAR

1. 1   Latar Belakang

Pasang surut peran pemerintah mengiringi proses perjalanan  pembangunan di Indonesia. Hingga tahun 1980-an, dengan dana minyak yang cukup melimpah di satu pihak dan masih lemahnya peranan swasta di lain pihak, pemerintah sangat aktif dalam menggerakkan perekonomian, tidak saja membangun infrastruktur fisik dan sosial melainkan juga terjun langsung di sektor produksi. Ini tampak dari berlipat gandanya peningkatan pengeluaran pembangunan pemerintah sejak Pelita I sebesar 5,31 % dari PDB menjadi 11,59 % pada Pelita III.

Periode selanjutnya, karena terjadi penurunan harga minyak

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

            Zaman yang semakin modern akan membawa dampak pula bagi kemajuan teknologi. Dukungan kemajuan teknologi informasi dalam perdagangan internasional memudahkan suatu teknologi diakses dari suatu negara kepada negara-negara lainnya. Hal tersebut membawa kemajuan di beberapa bidang, salah satunya kemajuan di bidang kesehatan khususnya teknologi dalam bidang pengobatan. Kemajuan teknologi juga membawa perubahan-perubahan besar bagi bidang pengobatan di Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut tampak dengan meningkatnya industri farmasi, obat tradisional, makanan, kosmetika dan alat-alat kesehatan di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang Masalah

Media massa memegang peranan yang sangat penting bagi manusia, terutama di era reformasi ini. Media massa dapat dipandang sebagai alat kekuasaan yang efektif karena kemampuannya untuk menarik dan mengarahkan perhatian, membujuk pendapat dan tanggapan, mempengaruhi pilihan sikap, memberikan status dan legitimasi serta mendefinisikan dan membentuk persepsi realitas.[1]

Media massa, terutama televisi, saat ini sedang berkembang dengan pesat. Munculnya berbagai stasiun televisi baru memunculkan kompetisi yang sangat menantang untuk merebut

BAB I

PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai homo sapien diberikan kemampuan untuk berkomunikasi salam mengatasi lingkungannya. Kemampuan mereka tidak hanya dalam lingkaran kecil kekerabatan, tetapi meluas hingga pemanfaatan potensi alam raya. Tata cara komunikasi yang silakukan manusia memiliki riwayat tumbuh kembang yang panjang dan beraneka ragam. Hal ini dimulai sejak zaman prasejarah samapi era teknologi satelit dewasa ini.

Hakikat terminologi telekomunikasi adalah “komunikasi jarak jauh”. Komunikasi sendiri bersumber dari bahasa latin communis yang berarti sama. Jadi

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sedang membangun (developing country), pembangunan yang dilakukan tersebut termasuk juga pembangunan dalam bidang hukum. Bedasarkan GBHN 1999-2004, arah kebijakan di bidang hukum pada butir 7 (tujuh) adalah: “mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional”

Demikian pula arah kebijakan di bidang politik, pada bagian Hubungan Luar Negeri, butir e adalah: “meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas,