BAB I

PENGANTAR

1.1     Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah akan menambah kewenangan yang dimiliki oleh daerah, maka tanggung jawab yang diemban juga bertambah. Darumurti dan Rauta (2000:49) mengemukakan bahwa implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintahan  yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah, dapat merupakan berkah bagi daerah. Namun pada sisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut sekaligus juga merupakan beban yang

BAB I

PENGANTAR

1.1  Latar Belakang

Pembangunan Nasional  merupakan suatu bagian kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan daerah, dengan memberikan dorongan untuk semakin meningkatkan pemerataan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi daerah, melalui upaya pembangunan daerah yang didasarkan pada otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi  dan bertanggungjawab. Pemerintah daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan nasional di suatu negara dalam mencapai tujuannya. Khususnya di Indonesia, keberadaan pemerintah propinsi dan kabupaten/kota mengacu pada ketentuan

BAB I

PENGANTAR

1.1 Latar Belakang

Adapun yang menjiwai dari pelaksanaan otomoni daerah  adalah Undang-Undang Nomer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.   Tujuan dari pada otonomi daerah adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan pembinaan kesetabilan politik dan kesatuan bangsa (Pide, 1999: 272).

BAB  I

PENGANTAR

1.1 Latar Belakang Masalah

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah  dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk lebih menyiapkan diri  dalam memasuki era globalisasi terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi dalam persaingan, baik persaingan dari luar negeri maupun persaingan  yang  datang dari dalam negeri sendiri. Untuk menghadapi persaingan  tersebut, daerah membutuhkan suatu sistem pemerintahan yang baik (good governance).

UNDP dalam Mardiasmo

BAB I

PENGANTAR

1.1  Latar Belakang

            Menurut Mardiasmo (2002:46) tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah.  Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: 1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, 2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan 3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (public) untuk berpartisipasi dalam proses