BAB  I

PENGANTAR

1.1  Latar Belakang

Krisis ekonomi sejak tahun 1997 yang melanda Indonesia telah membawa dampak pada berbagai aspek atau sektor kehidupan, di mana dampak tersebut tidak hanya melanda sektor privat, tetapi juga sektor publik (pemerintah). Dampak yang terjadi tersebut lebih bersifat negatif seperti bertambahnya tingkat pengangguran dan kemiskinan, meskipun tidak dipungkiri ada juga yang bersifat positif misalnya meningkatnya ekspor beberapa komoditi yang tentunya akan meningkatkan pendapatan para penghasil komoditi tersebut.

Dampak negatif

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah

HAKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya (Bambang Kesowo, 1994), yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis. Pada dasarnya yang termasuk dalam lingkup HAKI adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan

BAB I

PENGANTAR

 1.1 Latar Belakang

     Wacana kesejahteraan dan keadilan mendapat tempat yang mendalam di hati rakyat Riau. Tema ini pulalah menjadi “alat” untuk melegitimasi jeritan, teriakan, tuntutan, dan kekecewaan ketika ambang bawah sadar rakyat Riau menyatakan diri kembali dalam bentuk kesadaran kolektif bahwa daerah ini, ternyata memiliki kekayaan alam yang amat besar. Di sisi lain, masih terdapat pula sebuah realitas sosial bahwa pembangunan daerah Riau ternyata masih jauh dari diharapkan, terutama oleh masyarakat Riau. Kemudian dengan adanya desentralisasi diharapkan dapat

BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang

Bagi usaha mikro kecil, kredit dirasa cukup penting mengingat kebutuhan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi diperlukan guna menjalankan usaha dan meningkatkan akumulasi pemupukan modal mereka. Permasalahan timbul ketika pengusaha mikro kecil tersebut dihadapkan kepada kelengkapan persyaratan bank guna memperoleh pinjaman. Meskipun usaha mereka feasible namun sebagian besar pengusaha mengalami kesulitan dalam penyediaan asset dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi persyaratan jaminan kredit bank. Usaha yang tidak bankable dipandang oleh bank mengandung default risk

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Oleh karena itu hampir setiap orang tahu mengenai peranan bank. Peranan bank adalah melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dari dan ke masyarakat (sebagai lembaga intermediary). Peran sebagai penghimpun dana dilakukan bank dengan melayani masyarakat yang ingin menabungkan uangnya di bank. Peran sebagai penyalur dana dilakukan bank dengan melayani masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang dari bank, misalnya untuk keperluan modal usaha, keperluan pembangunan, dan keperluan-keperluan lainnya.

BAB I

PENGANTAR

1.1   Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, pemerintah Pusat dan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Dunia perdagangan ritel di Indonesia, sekitar tahun 1980-an mulai bermunculan dengan bentuk yang lebih modern atau yang disebut dengan pasar ritel modern, seperti : Super Market, Mini Market dan Hiper Market.

Sifat pasar ritel modern adalah suatu tempat dan atau pasar yang lebih cenderung mengutamakan pelayanan, kenyamanan dan kelengkapan barang atau jasa, yang diperuntukkan bagi para pihak yang sibuk sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk memenuhi kebutuhannya.

Keberadaan pasar ritel modern tersebut

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan tergantung dari seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya berhasilnya pembangunan tergantung dari partisipasi seluruh rakyat, yang berarti bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan rakyat.

Untuk mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh tanah air telah diselenggarakan berbagai macam pembangunan sarana fisik di seluruh tanah air. Pembangunan proyek-proyek

BAB I

PENGANTAR

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk  melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional (Propenas, 2001:10). Tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju,  dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja

BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang Masalah

Di negara-negara maju, pasar modal sejak lama telah merupakan lembaga yang sangat diperhitungkan bagi perkembangan ekonomi negara. Oleh karena itulah maka negara selalu merasa berkepentingan untuk ikut mengatur jalannya pasar modal. Kegiatan pasar modal biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga antara lain pusat perdagangan sekuritas atau yang sering disebut dengan bursa efek (stock market), lembaga kliring, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Mochtar Riady, seorang konglomerat terkemuka Indonesia, dalam suatu penerbitan majalah mengatakan bahwa dunia masa