BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah (otoda) diIndonesia, walau telah melalui rentang waktu yang cukup panjang, belum menunjukkan hasil menggembirakan. Di masa Orde Baru, harapan pemerintah dan masyarakat daerah untuk memperoleh wewenang lebih besar dalam mengurus wilayah sendiri terbuka melalui Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Tetapi dalam kenyataannya  sampai akhir tahun 1999-an, proses desentralisasi dan otonomi daerah belum bisa dilaksanakan secara optimal. Pola hubungan pusat dan daerah dikelola secara sentralistis melalui semua lini. Hampir semua urusan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar  Belakang

Sumber daya alam merupakan suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu daerah, baik itu sumber daya alam hayati dan non hayati serta sumber daya  buatan. Sumber daya alam dan sumber daya buatan  dapat dijadikan objek dan daya tarik wisata  berupa keadaan alam flora dan fauna, hasil karya manusia serta peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan modal bagi pengembangan dan peningkatan kunjungan  wisatawan.

Modal sumber daya alam terutama objek wisata harus dimanfaatkan oleh suatu daerah secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk  meningkatkan pendapatan  nasional pada umumnya dan daerah pada

BAB I  

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Perubahan dan perkembangan masyarakat sebagai akibat adanya globalisasi merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu birokrasi pemerintah perlu melakukan perbaikan dan mencari alternatif baru guna merubah pandangan masyarakat yang selama ini menganggap birokrasi pemerintah terlalu lamban dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Perubahan dimaksud menurut Khan (Sunu, Forum Edisi 80) memberikan pengertian dilakukannya proses reformasi administrasi artinya melakukan  serangkaian usaha yang menghasilkan perubahan-perubahan besar dalam sistem manajemen dan organisasi, personil, prosedur

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perbincangan tentang otonomi yang diterapkan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia masih terus berlangsung dan mendapat perhatian yang serius. Salah satu segi yang menjadi perhatian utama adalah peletakan titik berat otonomi pada Kabupaten dan Kota sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Point 8  tentang Keuangan  Daerah dijelaskan:

1. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab,

BAB I

PENDAHULUAN

1.1   Latar Belakang

Keberhasilan negara-negara yang sedang berkembang maupun negara maju tidak terlepas dari kebijakan pada pembangunan sektor industri. Strategi pembangunan sektor industri menjadi pijakan sebuah negara untuk mengembangkan tingkat perekonomian negaranya. Iklim kebijakan pada sektor industri yang kondusif secara langsung maupun tidak langsung mampu menciptakan efek ganda seperti adanya akumulasi modal, nilai tambah dan yang paling penting adalah penyerapan tenaga kerja yang akan mengurangi tingkat pengangguran. Secara signifikan hal ini akan menimbulkan dampak yang secara sinergis mampu untuk memacu pertumbuhan ekonomi suatu