BAB    I

PENGANTAR

1.1  Latar  Belakang

Lima tahun krisis ekonomi telah melanda Indonesia dan menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kinerja perekonomian nasional maupun daerah. Secara langsung, hal ini berpengaruh pada kondisi keuangan negara dan daerah. Dari sudut pandang keuangan daerah, krisis multidimensial ini dapat menimbulkan penurunan kemampuan membayar (ability to pay) para wajib pajak dan wajib retribusi. Akibatnya, terjadi penurunan penerimaan negara dan daerah, khususnya yang berasal dari penerimaan pajak dan retribusi. Selain pengaruh krisis, kualitas sumber daya manusia (SDM) dan batasan legal formal seringkali menjadi

BAB I

PENGANTAR

1.1     Latar Belakang

Terjadinya krisis ekonomi sejak akhir tahun 1997 menyebabkan sektor riil menjadi macet, pasar modal kolap dan perbankan nasional mengalami permasalahan yang serius. Usaha yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan krisis  berdampak pula terhadap sektor properti. Subsektor properti yang tetap mengalami peningkatan permintaan adalah subsektor properti pertokoan (PropertiIndonesia, 2002:56).

Investasi dalam real estate  merupakan produk dari paham kapitalistik dan hasil dari revolusi industri. Seiring dengan

BAB I

PENGANTAR

1.1  Latar Belakang

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.  Dengan demikian pembangunan ekonomi mempunyai pengertian :

1. suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus-menerus;
2. usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita;
3. perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya). Sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari dua

BAB  I

PENGANTAR

1.1  Latar Belakang

Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan daerah merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki di daerah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Upaya tersebut dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan daerah sendiri dengan memperhatikan kondisi yang ada, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan menjawab tantangan yang timbul dari perkembangan di daerah, nasional bahkan internasional.

 Dalam mencapai tujuan

BAB I

PENGANTAR

1.1 Latar Belakang

          Pada umumnya tinjauan terhadap perekonomian di suatu daerah atau negara secara makro dilakukan dengan melihat hubungan kausal berbagai variabel ekonomi agregatif seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan, tingkat suku bunga, investasi, dan lain-lain. Hubungan kausal atau disebut juga hubungan sebab akibat diperoleh dari kenyataan bahwa hubungan antara variabel-variabel ekonomi memiliki sifat reversible, dalam arti bahwa meningkatnya variabel A bertendensi mengakibatkan meningkatnya variabel B, atau sebaliknya, meningkatnya variabel A justru mengakibatkan menurunnya variabel B

I.   PENGANTAR

1.1    Latar Belakang

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, peranan Pemerintah terutama pemerintah daerah dalam era reformasi dan otonomi ini menjadi semakin penting. Otonomi yang dilaksanakan akan berdampak pada semakin besarnya wewenang dan  tanggung jawab yang diberikan kepada daerah. Salah satu wewenang dan tanggung jawab tersebut adalah dalam mengelola pembangunan dan keuangan di daerahnya masing-masing.

Dengan wewenang dan tanggung jawab demikian, maka pemerintah daerah semakin

BAB I

PENGANTAR

1.1    Latar Belakang

Pembangunan dalam tiga dasawarsa di negara sedang berkembang menunjukkan bahwa yang terjadi adalah rakyat dilapisan bawah tidak senantiasa dapat menikmati cucuran hasil pembangunan yang diharapkan, bahkan dibanyak negara kesenjangan sosial ekonomi makin melebar. Kenyataan ini, membuktikan bahwa strategi pembangunan yang terlalu     “GNP-oriented” tidak memberikan pemecahan mengenai masalah kemiskinan (keterbelakangan). Todaro (1997 :14) menyatakan bahwa tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain upaya menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya,

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah pada dasarnya adalah upaya untuk :  (a) mengembangkan kemampuan ekonomi daerah untuk menciptakan kesejahteraan dan memperbaiki kehidupan material secara adil dan merata; (b) meningkatkan kondisi kesehatan, pendidikan, perumahan, dan kesempatan kerja; (c) mendorong penegakan hak-hak asasi manusia, kebebasan politik dan demokrasi;  (d) mengembangkan peradaban dan (e) meningkatkan kesadaran perlunya pembangunan berkelanjutan (Sofian : 2001).  Melihat pentingnya pembangunan daerah bagi pembangunan yang berkelanjutan, UU No. 22 Tahun 1999, sebagaimana tertulis di dalam konsiderannya memandang perlu menyelenggarakan  otonomi daerah

BAB I

PENGANTAR

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 18 merupakan  dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan ditindaklanjuti  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, dimaksudkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang lebih  luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara profesional, yang diwujudkan dengan penjabaran pembangian dan pemanfaatan sumber daya masyarakat yang adil serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di samping itu penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip

BAB I

PENGANTAR

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu dari bagian pembangunan nasional yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurut Arsyad (1999:108) bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta. Pola kemitraan tersebut diharapkan dapat menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

continue reading —