Data elektronis diterima sebagai alat bukti dan dalam Undang Undang Dokumen Perusahaan yaitu UU nomor 8 tahun 1997, yang dimaksud dengan dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oelh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatnnya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain meupun rekaman dalam bentuk corak apa pun yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar. Dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Dokumen lainnya ini adalah hal-hal lain yang tidak terlait langsung dengan dokumen keuangan yang terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan, dan di dalam penjelasan dari ketentuan tersebut adalah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, akta pendirian, dan akta otentik lainnya yang mengandung kepentingan hukum tertentu dan NPWP. (Nindyo Pramono:2006:107-108).

            RUPS merupakan sebuah dokumen perusahaan. Dan dengan ketentuan UUPT yang terbaru dalam penyelenggaran RUPS dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Pembuatan RUPS dengan memanfaatkan teknologi video call atau teleconference ataupun dengan video call. Pemanfaatan kecanggihan teknologi ini memungkinkan para pemegang saham perusahaan tidak harus bertatap muka secara langsung atau face to face tapi bertatap muka dengan media elektronik yang saling dapat berhubungan seperti layaknya bertatap muka secara langsung. Tujuan yang akan dicapai dalam sebuah rapat tentunya akan membahas tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan perusahaan atau perseroan terbatas itu sendiri. Kemajuan teknologi informasi ini sangat mempermudah selain lebih effisien juga effektif. Tentu saja hal ini membuka cakrawala baru dalam hal rapat yang diselenggarakn dengan menggunakan media elektronik ini akan menghasilkan data elektronik juga. Dampak yang ditimbulkan adalah bahwa ketentuan UUPT mensyarakatkan bahwa setiap perubahan yang berhubungan dengan anggaran dasar dari PT itu harus dibuatkan risalah rapat yang harus dituangkan dalam akta otentik, yaitu akta notaris. Kendala yang nyata dari proses kecanggihan teknologi ini adalah bahwa data yang dihasilkan dari sebuah RUPS dengan menggunakan mekanisme elektronik tentu saja menghasilkan data elektronik pula. Proses pembuktian data elektronik ke dalam akta otentik ini mengalami kendala. Kemudahan dalam melakukan RUPS ini diyakini membawa dampak positif bagi perkembangan dunia usaha tetapi jika tidak dapat diakomodasikan maka ketentuan ini adalah ketentuan yang mandul.

            Ada pendangan yang berbeda dalam menganalisa sebuah dokumen elektronik jika hal itu dikaitkan dengan suatu akta otentik. Bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, menurut bentuk dan aturan undang-undang, dimana akta itu dibuat. Akta otentik sebagai alat bukti formal memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dengan perkembangan teknologi informasi ini dan diakomodir oleh ketentuan Undang Undang Perseroan Terbatas yang terbaru ini maka ada wacana dan pemikiran unuk menggabungkan antara kemajuan teknologi informasi dengan proses pembuatan akta otentik. Tetapi hal ini terdapat kendala yang akan dicarikan solusinya. Diharapkan wacana kedepan akan ada cyber notary, yang tidak hanya mengakomodir tentang pelasanaan RUPS tetapi juga kepentingan-kepentingan klien yang tidak perlu berhadapan secara face to face dengan klien tetapi juga dengan memanfaatkan teknologi informasi. Notaris sebagai pejabat yang dapat melegalkan atau melakukan legalisasi terhadap keabsahan sebuah dokumen perusahaan, perjanjian antara berbagai pihak. Sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat alat bukti yang sempurna. Sehingga pihak yang berhubungan dengan notaris tidak dapat menyangkal pernah melakukan persetujan atau membuat perjanjian dengan pihak lain. Jadi pemanfaatan teknologi informasi dengan notaris sebagai pejabat publik yang mengakomodasi perjanjian atau kesepakatan mengenai berbagai hal sehingga para pihak yang mengikatkan diri tidak dapat menyangkal telah terjadinya suatu perjanjian, memastikan terjadinya perjanjian dan siapa para pihak yang membuat perjanjian. Hal ini menjadi sisi pengaman dan diharapkan adanya kepastian hukum. Sekarang ini telah berkembang lebih lanjut mengenai mekanisme pengamanan untuk menjamin keaslian sebuah data digital, dengan menggunakan cetificate authorit.  Penulisan tesis ini dibatasi dalam hal RUPS yang dilaksanakan dengan telekonferensi dan keharusan yang ditentukan oleh UU untuk dibuat dalam akta otentik.